Pengaduan Online

Di Posting Selasa, 9 Juni 2015 Oleh xxx, xxx, xxx
SDN 09 Pagi pekayon, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

Saya ingin melaporkan adanya pungutan perpisahan di sekolah anak saya sebesar 250 rb oleh sebagian orang tua siswa yg rencanana diadakan tgl 15 juni,itupun banyak yg tidak diajak rapat termasuk saya yg punya pikiran kritis ttg pungutan 2 lainnya termasuk pm....karena sekolah tdk boleh melakukan pungutan apapun padahal kepala sekolah tidak menyetujui....tetapi ada yg nekat dan datang ke setiap orang tua murid dipaksa bayar....dan setiap orang tua tidak diberi selebaran perincian dan persetujuan kepala sekolah.....hanya dikasih lihat perincian waktu minta uang perpisahan ....mohon ditindak lanjuti ke sekolah ...karena saya bertanya ke tiap orang tua sd lain tidak ada pungutan

Di Posting Selasa, 9 Juni 2015 Oleh xxx, xxx, xxx
SDN SEMPER BARAT 13 PAGI, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta

Saya Sebagai Guru Honorer SDN SEMPER BARAT 13 PAGI sangat kecewa terhadap prilaku oknum Kepala Sekolah saya bahwa selama saya mengajar selalu tidak di hargai jerih payah saya mengajar, dan untuk pemberian gaji honorer selalu ditunda bahkan saya pernah tidak menerima gaji yang sebagaimana mesti nya, dengan alasan tidak ada uang untuk membayar gaji honorer, tetapi okum Kepala Sekolah tersebut malah mengadakan Pentas Seni dengan biaya yang Mewah sedangkan untuk membayar gaji Guru Honorer malah tidak ada, Mohon untuk dapat di tindak oknum Kepala Sekolah tersebut dan apakah dana bos memang tidak di peruntukan untuk membayar gaji guru honorer?? dan untuk membayar gaji guru honorer dari siapa?? Mohon untuk lebih di perhatikan lagi kesejahteran saya sebagai Guru Honorer. saya sudah mengabdi selama 5 tahun,

Di Posting Jumat, 5 Juni 2015 Oleh xxx, xxx, xxx
SEKOLAH DASAR KATOLIK WERANG, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur

SELAMAT MALAM.....KAMI MOHON SOLUSINYA PAK....TRIWULAN 1 2015 KAMI TIDAK DAPAT DANA BOS....ALASAN PIHAK DINAS KAMI TERLAMBAT SINKRON DATA.....TRIWULAN II 2015 KAMI HANYA DAPAT 5,8 JUTA SEHARUSNYA 29,8 JUTA KARENA SISWA KAMI BERJUMLAH 149 SISWA......SAMPAI SAAT INI GURU KOMITE BELUM BISA DI GAJI.....MOHON SOLUSINYA PAK...TERIMA KASIH.

Tim BOS Menjawab:
Jumat, 26 Juni 2015

1. Silakan saudara cantumkan NPSN sekolah 2. Yang berhak mendapat gaji rutin bulan adalah guru/tenaga kependidikan honor BUKAN Komite

Di Posting Jumat, 5 Juni 2015 Oleh xxx, xxx, xxx
SDN Mancogeh, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

Berdasarkan pengalaman penggunaan Alpeka BOS untuk LPJ BOS banyak kendala yang dihadapi diantaranya: 1. Program sering error / debug 2. BKU dan BKT isinya sama sedangkan menurut Juknis BOS BKU dan BKT berbeda 3. Apabila terjadi error/debug maka kami harus mengulang dari awal 4, Jika program tidak berjalan Kami membuat laporan secara manual karena didesak oleh waktu. 5. Apakah kode yang ada di juknis dengan di alpeka berbeda berdasarkan hal diatas kami mempunyai kelompok kerja operator sekolah dan beberencana membuat aplikasi BOS, apakah aplikasi itu diperbolehkan???

Tim BOS Menjawab:
Jumat, 26 Juni 2015

Sekolah boleh membuat aplikasi namun pembiayaan tidak menggunakan dana BOS. ALPEKA hanya tools bagi sekolah untuk memudahkan dalam membuat laporan. Alpeka versi terbaru dapat didownload di website BOS.

Tim BOS Menjawab:
Jumat, 26 Juni 2015

Sekolah boleh membuat aplikasi namun pembiayaan tidak menggunakan dana BOS. ALPEKA hanya tools bagi sekolah untuk memudahkan dalam membuat laporan. Alpeka versi terbaru dapat didownload di website BOS

Di Posting Kamis, 4 Juni 2015 Oleh xxx, xxx, xxx
SD YPK KAMERI, Kab. Biak Numfor, Papua

saya adalh Oprator DAPODIK SD YPK Kameri, yang saya mau tanyakan mengapa danah BOS Tiri wulan 1 dan 2 SD YPK Kameri Belum dapat di cairkan sedangkan sedangkan data DAPODIK sudah di kirim sebelum pengambilan data untuk pengelolahan danah BOS. saya sering ditanyakan terus bahkan kadang dari DINAS pendidikan disini melepaskan permasalahan ini ke OPRATOR. saya mohon penjelasan. terima kasih

Di Posting Kamis, 4 Juni 2015 Oleh xxx, xxx, xxx
MALANG, Kota Malang, Jawa Timur

Selamat siang, Saya adalah karyawan di salah satu toko di Kota Malang. Hari ini ada beberapa karyawan dari suatu sekolah yang akan membeli barang di toko kami. Mereka mengatakan bahwa pihak sekolah nanti akan memberikan kwitansi/semacam tanda bukti pembelian barang dari toko kami dengan nominal yang dinaikkan 20% dari harga jual toko kami. Kami tinggal membubuhkan stempel toko saja. Struk dari toko kami tidak digunakan dan ditukar dengan tanda bukti pembelian yang dibuat oleh sekolah. Pihak sekolah mengatakan bahwa itu digunakan untuk pelaporan pajak dana BOS yaitu sebesar 12,5%. Tentu saja toko kami menolak. Selanjutnya pihak sekolah mengatakan bahwa kami harus belajar tentang BOS. Jadi sekarang kami ingin belajar dan meminta kejelasan, sebenarnya apakah toko diperbolehkan untuk menaikkan harga jual sebesar 20% untuk keperluan pelaporan pajak dana BOS? Jika ya, apa landasan undang-undangnya? Mohon informasi dan penyuluhannya. Terima kasih.

Di Posting Kamis, 4 Juni 2015 Oleh xxx, xxx, xxx
MALANG, Kota Malang, Jawa Timur

Selamat siang, Saya adalah karyawan di salah satu toko di Kota Malang. Hari ini ada beberapa karyawan dari suatu sekolah yang akan membeli barang di toko kami. Mereka mengatakan bahwa pihak sekolah nanti akan memberikan kwitansi/semacam tanda bukti pembelian barang dari toko kami dengan nominal yang dinaikkan 20% dari harga jual toko kami. Kami tinggal membubuhkan stempel toko saja. Struk dari toko kami tidak digunakan dan ditukar dengan tanda bukti pembelian yang dibuat oleh sekolah. Pihak sekolah mengatakan bahwa itu digunakan untuk pelaporan pajak dana BOS yaitu sebesar 12,5%. Tentu saja toko kami menolak. Selanjutnya pihak sekolah mengatakan bahwa kami harus belajar tentang BOS. Jadi sekarang kami ingin belajar dan meminta kejelasan, sebenarnya apakah toko diperbolehkan untuk menaikkan harga jual sebesar 20% untuk keperluan pelaporan pajak dana BOS? Jika ya, apa landasan undang-undangnya? Mohon informasi dan penyuluhannya. Terima kasih.

Tim BOS Menjawab:
Selasa, 9 Juni 2015

Itu sudah masuk dalam pelanggaran. Seharusnya toko yang mengeluarkan bukti/kwitansi dan distempel oleh toko terkait. sebaiknya toko tidak memberikan fasilitas/kesempatan/peluang bagi sekolah yang melanggar aturan. sekolah membayar sesuai dengan harga ditoko Saudara. tidak ada markup.Terimakasih.

Tim BOS Menjawab:
Selasa, 9 Juni 2015

Itu sudah masuk dalam pelanggaran. Seharusnya toko yang mengeluarkan bukti/kwitansi dan distempel oleh toko terkait. sebaiknya toko tidak memberikan fasilitas/kesempatan/peluang bagi sekolah yang melanggar aturan. sekolah membayar sesuai dengan harga ditoko Saudara. tidak ada markup.Terimakasih.

Di Posting Kamis, 4 Juni 2015 Oleh xxx, xxx, xxx
SDN CIPAYUNG, Kab. Bogor, Jawa Barat

Yth Bapak/Ibu, Saya orangtua calon siswa untuk masuk SDN Cipayung - Cibinong tgl 03/06/2015 suami saya ke sekolah dengan tujuan mau mendapatkan informasi kapan pendaftaran di buka, menurut guru dengan nama Bp. Sanwari pendaftaran dari sekolah sudah tutup tetapi kalau dari kabupaten belum buka, apa maksudnya. Ternyata menurut para tetangga bangku siswa sudah di booking oleh orangtua CPBD melalui guru dan kepsek searga min Rp.2.000.000,-/siswa.Bukankah SDN seluruh Indonesia di GRATISKAN? mohon tindak lanjutnya, karena menurut saya ini sudah di luar jalur..Terima kasih

Tim BOS Menjawab:
Selasa, 9 Juni 2015

Terimakasih atas informasinya.

Di Posting Selasa, 2 Juni 2015 Oleh xxx, xxx, xxx
SD Negeri Sidondo, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah

Penyalah gunaan Dana BOS di SD Negeri Sidondo tidak sesuai dengan Jukni yang diedarkan dimana : 1. Honor GTT/PTT tidak sampai 15% dari alokasi dana BOS 2. Adanyan Potongan Pajak buat tenaga honor GTT/PTT sebesar 5% yang tidak disetor ke kantor pajak. 3. Dana BOS dipinjamkan kepada sesama teman guru. 4. Tidak transparan dengan laporan penggunaan dana. 5. Banyaknya laporan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pemakaiannya.

Tim BOS Menjawab:
Selasa, 9 Juni 2015

Baik, terimakasih atas informasinya

Tim BOS Menjawab:
Senin, 8 Juni 2015

Baik, terimakasih atas informasinya

Di Posting Senin, 1 Juni 2015 Oleh xxx, xxx, xxx
MDA RUSYDA, Kota Medan, Sumatera Utara

Yth Team BOS di tempat Saya ingin menanyakan apakah sekolah tersebut diatas pernah mendapatkan dana BOS? kalau pernah tahun berapa saja? terima kasih atas saran & informasinya

Tim BOS Menjawab:
Selasa, 9 Juni 2015

.

Tim BOS Menjawab:
Senin, 8 Juni 2015

silakan cantumkan NPSN untuk mempermudah pengecekan.

Tim BOS Menjawab:
Senin, 8 Juni 2015

silakan cantumkan NPSN untuk mempermudah pengecekan.

Di Posting Senin, 1 Juni 2015 Oleh xxx, xxx, xxx
SMK kes KH ILyas Ruhiat, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat

saudara saya,yang sekolah d sna tidak bisa mengikuti sumpah jabatan untuk mendapat STKR krena masih memiliki tunggakan Rp.1.700.000. padahal untuk mendapt STKR, saudara saya sudah mengikuti UPK dengan biaya 2.800.000.-. dua kali saya datang ke sekolah untuk mendapat kebijaksanaan. tapi tetap tidak bisa, kata ketua yayasan dana BOS yang diterima sekolah Hanya Rp. 500.000/siswa hanya cukup digunakan untuk ualangan dan tidak bisa mengcover dana untuk sumpah jabatan. pertanyaan saya, benarkah dana BOS yang diterima SMK RP. 500.000/siswa? terima kasih

Tim BOS Menjawab:
Senin, 8 Juni 2015

Untuk Jenjang SMK, silakan saudara konsultasi pada Direktorat P SMK atau Pusat Layanan Terpadu, Kemdikbud. Layanan pada website ini merupakan layanan BOS Dikdas.

Di Posting Senin, 1 Juni 2015 Oleh xxx, xxx, xxx
SMK kes KH ILyas Ruhiat, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat

saudara saya,yang sekolah d sna tidak bisa mengikuti sumpah jabatan untuk mendapat STKR krena masih memiliki tunggakan Rp.1.700.000. padahal untuk mendapt STKR, saudara saya sudah mengikuti UPK dengan biaya 2.800.000.-. dua kali saya datang ke sekolah untuk mendapat kebijaksanaan. tapi tetap tidak bisa, kata ketua yayasan dana BOS yang diterima sekolah Hanya Rp. 500.000/siswa hanya cukup digunakan untuk ualangan dan tidak bisa mengcover dana untuk sumpah jabatan. pertanyaan saya, benarkah dana BOS yang diterima SMK RP. 500.000/siswa? terima kasih

Tim BOS Menjawab:
Senin, 8 Juni 2015

Untuk Jenjang SMK, silakan saudara konsultasi pada Direktorat P SMK atau Pusat Layanan Terpadu, Kemdikbud. Layanan pada website ini merupakan layanan BOS Dikdas.

Di Posting Minggu, 31 Mei 2015 Oleh xxx, xxx, xxx
sd 70 barakassi, Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan

kapan sd 70 barakassi. kec bantaeng ada dalam daftar bos dan apa kode registrasinya mohon bantuannya

Tim BOS Menjawab:
Senin, 8 Juni 2015

untuk mendapatkan dana BOS, silakan pastikan bahwa sekolah saudara terdaftar pada Dapodik. untuk terdaftar pada Dapodik, pastikan sekolah Saudara memiliki NPSN.

Di Posting Minggu, 31 Mei 2015 Oleh xxx, xxx, xxx
SDN PESANGGRAHAN 06 PETANG, Kota Tangerang, Banten

saya ingin bertanya apakah pembagian buku materi termasuk dalam program bos ? sampai hari ini ada beberapa buku materi yang belum diterima oleh anak saya bahkan mendekati UKK anak saya hanya memiliki LKS saja dari hasil yg saya tanyakan bahwa ada sebagian siswa sudah menerima dan sebagian belum salah satunya adalah anak saya, dari awal masuk sampai UKK

Tim BOS Menjawab:
Senin, 8 Juni 2015

Jika sekolah yang putri saudara merupakan rintisan sekolah implementasi Kurikulum 2013 maka buku Tematik kelas 1,2,4 dan 5 diberikan buku dari pusat untuk Semester 1. untuk Semester 2, saudara dapat menayakan ke Dinas Kab/Kota. sedangkan dari Dana BOS adalah untuk memnuhi kekurangan buku disekolah. Namun itu semua tergantung pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).

Di Posting Jumat, 29 Mei 2015 Oleh xxx, xxx, xxx
Maja, Kab. Lebak, Banten

Setiap Turun Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di dapat oleh Sekolah SMK PGRI MAJA yang beralamat Jl. Perum Permata kalimaya desa curugbadak kecamatan maja kabupaten lebak provinsi banten, kemanakah dana (BOS) yang sudah masuk ke rekening sekolah mengalirnya? tolong danb

Tim BOS Menjawab:
Senin, 8 Juni 2015

Untuk Jenjang SMK, silakan saudara konsultasi pada Direktorat P SMK atau Pusat Layanan Terpadu, Kemdikbud. Layanan pada website ini merupakan layanan BOS Dikdas.

Tim BOS Menjawab:
Senin, 8 Juni 2015

Untuk Jenjang SMK, silakan saudara konsultasi pada Direktorat P SMK atau Pusat Layanan Terpadu, Kemdikbud. Layanan pada website ini merupakan layanan BOS Dikdas.

 

 

 

Resource links